Dinamika Inhil — Partai NasDem resmi menonaktifkan dua kadernya di DPR RI, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, setelah keduanya menyampaikan pernyataan publik yang dinilai kontroversial serta mencederai perasaan rakyat. Keputusan ini dituangkan dalam siaran pers DPP Partai NasDem yang ditandatangani oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Hermawi F. Taslim, Minggu (31/8/2025). Terhitung Senin (1/9/2025), keduanya dinonaktifkan dari keanggotaan Fraksi Partai NasDem di DPR RI.
NasDem menilai ucapan kedua legislator tersebut bertentangan dengan prinsip partai yang menempatkan aspirasi masyarakat sebagai arus utama perjuangan politik. Dalam keterangan resminya, partai menyebut bahwa pernyataan kader di parlemen yang menyinggung dan mencederai perasaan publik merupakan bentuk penyimpangan terhadap garis perjuangan partai. Langkah penonaktifan diambil untuk menjaga integritas organisasi serta menghormati suara rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada NasDem.
Sebelum keputusan ini diumumkan, Ahmad Sahroni telah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI melalui surat bernomor F.NasDem.758/DPR-RI/VIII/2025, dan kemudian ditempatkan sebagai anggota Komisi I DPR. Sementara itu, Nafa Urbach yang menjabat Bendahara Fraksi NasDem masih tercatat sebagai anggota Komisi IX DPR RI.
Kontroversi bermula dari pernyataan Ahmad Sahroni, anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta III, terkait wacana pembubaran DPR RI yang mencuat setelah publik menyoroti rincian gaji dan penghasilan anggota DPR mencapai sekitar Rp230 juta per bulan. Dalam kunjungan kerja di Polda Sumut pada Jumat (22/8/2025), Sahroni menyebut gagasan pembubaran DPR sebagai hal keliru dan menilai pihak yang mengusulkannya sebagai “mental orang tertolol sedunia”. Ucapan itu menimbulkan kecaman luas karena dianggap melecehkan masyarakat yang tengah mengkritisi lembaga legislatif.
Pada Selasa (26/8/2025), Sahroni memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak ditujukan kepada masyarakat, melainkan kepada pola pikir yang menganggap DPR dapat dibubarkan hanya karena isu gaji dan tunjangan. Meski demikian, hingga saat ini ia belum menyampaikan permintaan maaf secara resmi sehingga polemik tetap berlanjut.
Sementara itu, Nafa Urbach, anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah VI, menuai kritik setelah menyatakan dukungan terhadap tunjangan rumah dinas senilai Rp50 juta per bulan bagi anggota DPR. Pernyataan itu disampaikan melalui siaran langsung di akun Instagram pada Selasa (19/8/2025) dan beredar luas di media sosial. Menurut Nafa, tunjangan tersebut wajar mengingat anggota DPR tidak mendapatkan rumah dinas, sementara banyak yang berasal dari luar kota dan harus menyewa tempat tinggal di sekitar Senayan. Ia juga menyinggung kemacetan yang dialaminya setiap hari dari Bintaro menuju kompleks parlemen.
Pernyataan Nafa dianggap publik tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Akibat kritik yang deras, ia menutup kolom komentar di beberapa unggahan media sosialnya. Pada Jumat (22/8/2025), Nafa menyampaikan permintaan maaf melalui Instagram Story dan mengakui ucapannya telah melukai masyarakat. Ia menegaskan bahwa kepentingan warga di daerah pemilihannya tetap menjadi prioritas utama.
Pada Sabtu malam (30/8/2025), Nafa kembali menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia menegaskan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas pernyataannya yang menimbulkan kekecewaan publik dan menyatakan penyesalannya secara mendalam.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menekankan bahwa partai lahir dari semangat kerakyatan dan idealisme kebangsaan yang berpijak pada nilai-nilai luhur UUD 1945. Ia menyayangkan adanya pernyataan kader yang tidak mencerminkan semangat perjuangan NasDem. Paloh menilai keputusan menonaktifkan Sahroni dan Nafa merupakan langkah reflektif yang diambil demi menjaga marwah partai sekaligus menghormati kepercayaan rakyat.
