“Tidak ada kenaikan gaji. Hanya sekarang anggota DPR sudah tidak mendapatkan rumah jabatan, melainkan diganti dengan kompensasi uang rumah karena fasilitas itu telah dikembalikan ke pemerintah.”

— Puan Maharani, 17/8/2025

Penjelasan serupa disampaikan Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang menyebut bahwa take home pay anggota DPR bisa melampaui Rp100 juta per bulan, terutama setelah ditambah kompensasi perumahan. “Dapat rumah itu tambah Rp50 juta. Jadi take home pay itu lebih dari Rp100 juta, so what gitu loh,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Selasa (12/8/2025).

Hasanuddin menekankan bahwa gaji tersebut bukanlah rahasia besar karena berasal dari anggaran negara. “Terus disebut, wah buka rahasia, ya enggak lah, uang duit kalian juga itu,” tegasnya. Ia bahkan membandingkan penghasilannya dengan wartawan yang rata-rata menerima sekitar Rp3 juta per bulan. Menurutnya, pendapatan yang diterima legislator sudah sangat memadai, bahkan jauh di atas profesi lain.

Pernyataan itu muncul sebagai tanggapan atas komentar Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, yang secara terbuka mengaku bahwa mencari nafkah secara halal di dunia politik bukanlah perkara mudah. Dalam diskusi yang digelar oleh ICW, Zulfikar menyebut bahwa ia tidak selalu terbuka kepada keluarganya soal asal-usul pendapatan, meski tetap berusaha memastikan bahwa uang yang diperoleh adalah halalan toyyiban. “Yang penting istri sama anak tercukupi. Hanya kita bisa pastikan cara mendapatkannya itu berusaha betul halalan toyyiban, walaupun itu sulit,” ujarnya (11/8/2025).

Perdebatan mengenai gaji DPR pun kembali mengemuka: apakah jumlah yang diterima sebanding dengan kinerja dan kontribusi mereka? Pertanyaan mengenai transparansi serta akuntabilitas penggunaan uang rakyat menjadi sorotan utama dalam diskursus publik. (T)